Seleksi/perekrutan dosen dilakukan melalui beberapa jalur rekrutmen yaitu rekrutmen formasi Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan jalur rekrutmen pegawai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang direkrut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian UIN Imam Bonjol Padang.

Proses penentuan kebutuhan dosen di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang dengan analisis kebutuhan (need analysis), dalam perencanaan kebutuhan dosen didasarkan keadaan analisis kebutuhan dan beban kerja dosen. Analisis ini dilakukan setiap tahun dan berdasarkan hasil analisis tersebut, dibuat perencanaan kebutuhan. Kegiatan analisis menjadi kewenangan UPPS untuk diajukan kepada Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK). Prinsip penentuan kebutuhan mengacu kepada task-analysis, person analysis, dan organizational analysis, metode yang digunakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalam melakukan Training Need Analysis adalah merupakan gabungan dari ketiga teknik tersebut diatas, ketiga teknik tersebut digunakan untuk mencari dan menentukan kesesuaian dan tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga dalam upayanya meningkatkan mutu kepegawaian UIN Imam Bonjol Padang.

Pelaksanaan rekrutmen (pengadaan) dosen bersatus PNS dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan telah diperbaharui dalam Permenpan-RB Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021. Di mana seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Persyaratan terdiri dari persyaratan umum, dan persyartan khusus sesuai dengan ketentuan formasi.

Usulan diperoleh dari masing-masing unit kerja di UIN Imam Bonjol Padang tentang kebutuhan pegawai dan dosen, untuk kemudian diajukan ke Kementerian Agama. Selanjutnya lembaga induk yang akan menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara terkait kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di UIN Imam Bonjol Padang, dan penetapan kebutuhan formasi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara atas persetujuan Kementerian PAN-RB. Proses perumusan draft pengusulan kebutuhan formasi Aparatur Sipil Negara UIN Imam Bonjol Padang dilakukan secara online melalui https://formasi.menpan.go.id/live. Draft tersebut yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Agama untuk diajukan secara kolektif kepada Badan Kepegawaian Negara.

Dalam proses seleksi/rekrutmen pengangkatan pegawai baik dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan di UIN Imam Bonjol Padang dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tertentu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Penyediaan kebutuhan sumber daya manusia pada jalur ini dilakukan secara terpusat di Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian (BAUK). Untuk rekrutmen Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), semua dilaksanakan secara terpusat dan terkoordinasi melalui Badan Kepegawaian Negara secara online melalui https://sscasn.bkn.go.id.

Sedangkan perekrutan dosen berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang dibebankan kepada APBN/DIPA UIN Imam Bonjol Padang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian UIN Imam Bonjol Padang. Seleksi tenaga pendidik dan kependidikan melalui jalur PPNPN dilakukan secara terbuka, professional, dan objektif, hal ini dibuktikan dengan informasi rekrutmen yang disebar secara umum melalui media milik UIN Imam Bonjol Padang (contoh: akun official Instagram UIN Imam Bonjol Padang) dan media massa. Adapun persyaratan umum Dosen Non-PNS berdasarkan PMA No. 3 Tahun 2016 yaitu: 1) usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; 2) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; 4) sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai Dosen; dan 5) tidak terikat sebagai Dosen PNS/Dosen tetap bukan PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain.

Mekanisme seleksi dosen dengan status Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 844 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS PTKIN dengan membentuk Tim Panitia Seleksi Dosen Tetap Non PNS dari Universitas. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengajuan dosen tetap bukan PNS didasarkan    kepada kebutuhan, hal ini berimplikasi kepada kondisi logis kebutuhan riil ketenagaan dosen pada  perguruan tinggi pengaju.  Secara rinci, hal-hal  yang  mendasari  pengajuan dosen  tetap  bukan  PNS adalah sebagai berikut: 1) Diusulkan oleh perguruan tinggi didasarkan kepada kebutuhan riil yang didasarkan kepada perhitungan dan data, dalam hal ini rasio dosen berbanding mahasiswa, dan data dosen berbanding mahasiswa per prodi; 2) Diusulkan berdasarkan kemampuan anggaran perguruan tinggi yang bisa menjamin   sustainibilitas program dan kontinyuitas; 3) Bersifat transparan dan akuntabel, sehingga proses rekrutmen  harus mengikuti kaidah  transparansi  dan  bisa dipertanggungjawabkan; 4) Pengangkatan   Dosen ditetapkan   oleh Rektor atau Ketua PTKIN; 5) Dilaksanakan  dengan  sistem  rekrutmen,  dimana  perguruan tinggi mengatur pola seleksi yang terbuka, terencana, terukur, efektif dan efisien.

Seleksi Dosen tetap  bukan PNS dilaksanakan  sepenuhnya  oleh perguruan  tinggi  secara  mandiri. Oleh karena itu UIN Imam Bonjol Padang menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri melalui SK Rektor Nomor 9 Tahun 2019.  Hal  ini  berimplikasi  kesiapan sumberdaya  dan  sumberdana  perguruan  tinggi  penyelenggara. Atas  dasar  tersebut, Rektor membentuk panitia adhoc untuk melaksanakan proses rekrutmen berbasis dokumen atau ujian, atau berdasarkan assessment (penilaian). Baik pola pertama (ujian)  maupun pola kedua (assesment), setidaknya mengacu kepada beberapa hal, yaitu administrasi dan kompetensi.

Seleksi administrasi meliputi penilaian terhadap syarat-syarat administratif meliputi: 1) Ijazah yang sesuai dengan kebutuhan Prodi; 2) Sertifikasi; 3) NIDN; 4) Curricullum Vitae; 5) TOEFL atau yang setara; 6) Bukti Pengalaman sebagai dosen; 7) Academic Writing; 8) Publikasi; dan 9) Kepangkatan akademik.

Sedangkan penilaian  seleksi kompetensi  dosen meliputi  kompetensi kepribadian, kompetensi professional (keilmuan dan Keterampilan), kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Adapun indikator-indikator   dari   pelbagai   kompetensi   tersebut   adalah   sebagai berikut yang dilaksanakan dalam bentuk: 1) Tes Potensi  Akademik; 2) Tes   Bidang   Keahlian/Tes   Kompetensi   Bidang; dan 3) wawancara dan praktik kerja. Dalam seleksi ujian tulis materi yang diujikan adalah sebagai berikut: 1) Tes Potensi Akademik; 2) Pengetahuan Agama; 3) Wawasan Kebangsaan; 4) Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Dalam seleksi wawancara dan praktik kerja berdasarkan Petunjuk Teknis Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri melalui SK Rektor Nomor 9 Tahun 2019 dilakukan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar serta diikuti dengan praktik kerja. Untuk menjaga standarisasi kerja panitia rekrutmen dan tim seleksi maka setiap pelaksanaan teknis berpedoman kepada SOP Penerimaan Dosen dan Tenaga Pendidikan PPNPN.

Setiap tahapan seleksi dilakukan berdasarkan asas-asas keterbukaan, transparansi, dan keobjektifitasan. Dimulai dari publikasi lowongan, pelaksanaan, hingga penentuan kelulusan yang tetap membuka masa sanggah penetapan hasil seleksi. Kesemua itu bahkan dapat disebarluaskan melalui media sosial milik UIN Imam Bonjol Padang dan media massa.

Publikasi Berkaitan dengan Rekrutmen Dosen UIN Imam Bonjol Padang yang Disebarluaskan melalui Media (2018 s.d 2021)

1.       UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai salah satu lembaga pemerintah sebagian besar tenaga kependidikan di UIN Imam Bonjol Padang adalah Aparatur Sipil Negara sehingga setiap peraturan dasarnya tetap berpedoman kepada aturan kepegawaian Republik Indonesia, seperti hak kewajiban, sistem kepangkatan, sistem penggajian, rekrutmen, kode etik, dan lain sebagainya;

2.       Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang mana sebagai sebuah perguruan tinggi yang memiliki karakteristik tersendiri dalam birokrasinya keberadaan tenaga kependidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana amanat Pasal 23 dan 25 tentang pelaksanaan norma ketenagaan;

3.       Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal pada BAB ke-III tentang standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menjelaskan tentang tugas pokok Tenaga Kependidikan yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. Dalam regulasi ini juga berisi mengenai seperangkat pedoman standarisasi kinerja, perekrutan, retensi, dan timbal balik bagi tenaga kependidikan.

4.       PP No. 54 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 97 tahun 2000 tentang Formasi pegawai Negeri Sipil, dalam regulasi ini diatur terkait mekanisme awal dalam penyusunan formasi perekrutan pegawai pemerintah salah satunya tenaga kependidikan PTKIN yang berstatus sebagai ASN;

5.       Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019 No. 94 Tahun 2019 yang berpedoman kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Regulasi ini merupakan pedoman teknis pelaksanaan seleksi rekrutmen Aparatur Sipil Negara yang digunakan untuk seleksi tenaga administrasi di perguruan tinggi.

Manajemen tenaga kependidikan di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman pengelolaan sumber daya manusia b. Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia Tendik maka berpedoman kepada Standar Kinerja Tenaga Kependidikan dengan melakukan kegiatan evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan SK Rektor Nomor tentang standar kinerja tenaga kependidikan dan daftar kinerja tenaga kependidikan yang diatur dalam Standar Mutu SPMI UIN Imam Bonjol Padang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Program Pelatihan dan Peningkatan kualifikasi Pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, bahwa pelaksanaan merupakan bagian integral dari Pendayagunaan Aparatur Negara. Oleh karena itu Pendidikan dan Pelatihan harus menjadi alat untuk tercapainya daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bentuk orientasi ini dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Dalam merencanakan pengembangan pegawai, perlu adanya koordinasi yang cukup baik antara setiap unit kerja yang ada di dalam organisasi dengan bagian kepegawaian. Dengan pengembangan yang terencana maka organisasi memiliki pegawai yang siap pakai pada saat dibutuhkan untuk suatu posisi, jabatan atau tugas tertentu. Oleh karena itu, bagian kepegawaian berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan aktivitas pengembangan pegawai.

Pelaksanaan evaluasi mutu sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan kepada dokumen Manual Mutu SPMI. Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada kinerja dosen dan tenaga kependidikan, audit kepangkatan dan jabatan, serta dedikasi kerja dosen dan tenaga kependidikan. Sebagai contoh upaya Evaluasi yang dilakukan menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi yang didalam nya terdapat rekomendasi kepada pimpinan UPPS. Pengendalian terhadap penjaminan mutu SDM dilaksanakan dengan berdasarkan kepada hasil audit mutu yang telah dilakukan. Adapun mekanisme yang dilakukan adalah dengan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada dosen dan tenaga kependidikan dengan menerapkan penghargaan bagi SDM yang sudah memenuhi standar mutu dan menerapkan sanksi bagi yang belum memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Dalam hal penghargaan dan sanksi, UPPS telah memiliki tradisi untuk memberi penghargaan dan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan. Penghargaan diberikan ketika dosen dan tenaga kependidikan berhasil meraih prestasi, misalnya terpilih sebagai ”dosen/pegawai teladan” atau inovasi teknologi, kejuaraan olahraga, dan sebagainya. Ada pula kebijakan tidak tertulis dari universitas yang memberikan apresiasi dan prioritas fasilitas kepada dosen dan tenaga kependidikan yang dianggap berprestasi. Adapun tingkat kompensasi yang diterima oleh dosen ataupun tenaga kependidikan meliputi jabatan (fungsional maupun struktural), masa kerja, golongan, status kawin, dan jumlah anak. Komponen kompensasi yang diterima mencakup: gaji pokok, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan jabatan fungsional (hanya berlaku bagi dosen), tunjangan jabatan struktural, tunjangan lain-lain, dan tunjangan khusus.

Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku merujuk pada Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 dan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil seperti teguran lisan, teguran secara tertulis (SP1, SP2, SP3), sanksi, pemberhentian secara hormat/tidak terhormat.

Bagi tenaga kependidikan yang berstatus PPNPN pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja diatur dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri melalui SK Rektor Nomor 9 Tahun 2019 yaitu pemutusan hubungan kerja dapat terjadi bila:

1.    Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;

2.    Perampingan organisasi;

3.    Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati karena menjalani cuti sakit selama 3 (tiga) bulan;

4.    Atas permintaan sendiri;

5.    Mengikuti studi lanjut yang menyebabkan meninggalkan tugas kedianasan;

6.    Tidak menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik yang dapat mengganggu lingkungan kerja:

7.    Tidak mematuhi jam kerja kantor yang berlaku;

8.    Menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis;

9.    Hasil evaluasi kinerja tidak bernilai baik;

10.Menjalani proses hukum dengan ancaman hukuman lebih dari 1 (satu) tahun atau menjalani hukuman penjara/kurungan yang menggangu tugas;

11.Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.

Semua regulasi yang mengatur manajemen sumber daya manusia dan pengawasan kinerja SDM rutin disosialisasikan kepada dosen dan tenaga kependidikan. Sebagai contoh sosialisasi kebijakan dilakukan melalui:

1) Biro Umum, Administrasi, dan Kepegawaian (BAUK) aktif mensosialisasikan dan mengawasi penerapan standarisasi kinerja dan pelayanan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang;

2) Regulasi tentang komitmen kerja, tugas fungsi, serta target kinerja tenaga kependidikan selalu ditegaskan kembali setiap apel senin pagi;

3) Bagi tenaga kependidikan berstatus sebagai pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) setiap penjelasan regulasi yang relevan tercantum dalam klausul kontrak kerja pegawai pemerintah non pegawai negeri;

Rekrutmen dan Seleksi Tendik